Cegah Korupsi Di Ngawi KPK Beri Pendampingan Melalui Sistim Berbasis Online

In-Police || NGAWI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung memberikan pendampingan dan pengawasan bagi sejumlah kota dan kabupaten termasuk di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur untuk mencegah terjadinya tindak korupsi. Kegiatan ini direalisasikan dengan ditandai launching e-Planning, e-Budgeting dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Sippadu) di Pendopo Wedya Graha Pemkab Ngawi, Selasa (28/11). 

“Kita sengaja melakukan kerjasama dengan KPK agar perjalanan dalam hal pelayanan khususnya transparansi terus dibimbing dengan KPK. Sehingga kita mengartikan transparansi ini tidak salah sekaligus bisa memotong yang menjadi goldnya KPK yakni jangan sampai terjadi tindak korupsi,” terang Bupati Ngawi Budi Sulistyono/Kanang.

Kanang menjelaskan, mengapa era pemerintahanya sekarang ini harus menggandeng KPK mengingat dari berbagai faktor yang ada. Seperti di tahun awal ia menjabat sebagai Bupati Ngawi pada 2010 memang terjadi krisis SDM membuat terjadinya pemborosan pada belanja pegawai yang menyerap hampir 70 persen APBD saat itu. Akibat over load atau kelebihan Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai 15 ribu orang lebih plus tenaga honorer lebih dari 10 ribu orang. 

Sambungnya, dampak terparah yang diakibatkan saat itu terjadinya defisit APBD hampir Rp 40 miliar lebih muaranya Pemkab Ngawi kesulitan menjalankan program yang diprioritaskan daerah. Bahkan antar satuan kerja pun dilanda krisis keterpaduan menjalankan program yang ada. Untuk mengatasi semua kendala yang ada, sebagai solusinya melakukan moratorium rekrutmen PNS dan efisiensi belanja ATK sekaligus mencanangkan satu desa satu komoditas atau one village one product. 

Sementara itu Kepala Satgas I Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK Tri Gamareva mengatakan, kerjasamanya kali ini lebih ke pendampingan dan pengarahan untuk percepatan aplikasi e-planning dan e-budgeting maupun sippadu. Kenapa salah satunya percepatan e-planning, Tri menyatakan, banyak pejabat daerah yang saat ini ditangani KPK karena bermasalah saat menyusun perencanaan (e-planning).

“Di KPK ada empat program yang terkait pencegahan korupsi, yakni perencanaan, budgeting, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kami berharap Pemkab Ngawi segera menerapkan semua aplikasi berbasis online tersebut untuk roda pemerintahan jangan sampai terjadi tindak korupsi,” jelas Tri Gamareva.

Urainya, bahwa e-planning dan e-budgeting maupun sippadu harus diterapkan di pemerintah daerah untuk membentuk sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan meminimalisir upaya korupsi. Apalagi bicara Ngawi kata Tri, pada awal dirinya merasa kaget dengan kondisi sistem birokrasi semua dilakukan serba manual. Terbukti saat dirinya melakukan kroscek langsung pada BPM PTSP dan Bappeda. 

“Jadi dengan pendampingan kita ini bisa memberikan contoh bagaimana mengelola e-planning maupun e-budgeting agar ketertinggalan itu bisa dikejar secepatnya. Maka kita pun mengapresiasi Pemkab Ngawi yang berani melaunching pelayanan perencanaan maupun sistem penganggaran berbasis online ini,” pungkas Tri Gamareva. (pr)