Kepolisian Republik Indonesia Masuk Jajaran 4 Instansi Terpercaya, Kapolri Anggap Belum Maksimal

Policeina || SEMARANG, JAWA TENGAH. Senin (09/10/2017), Dalam penyelenggaraan Apel Kasatwil Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2017 yang bertempat di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo selain menyampaikan harapannya juga menyebutkan bahwa angka kepercayaan masyarakat (kepercayaan publik) kepada kepolisian termasuk dalam kategori memuaskan. Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk ke dalam empat besar di antara lembaga tinggi negara yang mencapai kepercayaan publik dalag kategori memuaskan.

"Angkanya 78. Itu angka yang sangat tinggi. Tapi saya enggak mau kapolri berhenti di angka ini, jadi harus dinaikkan di atas 80. Kita ingin Polri betul-betul jadi dipercaya publik," kata Presiden Jokowi di Semarang pada Senin, (09/10/2017).

Atas prestasinya Kepolisian tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan dan menghimbau jajaran kepolisian agar kepercayaan publik yang terus membaik itu jangan sampai rusak dan terlukai oleh oknum polisi yang melakukan pelanggaran ataupun tindakan yang bisa merusak nama blik dan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian. Atas keberhasilan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa Polri dituntut semakin meningkatkan upaya guna memaksimalkan tugas dan tunggung jawbanya termasuk upaya untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik yang disesuaikan dengan era modern yang mencakup perkembangan teknologi dan informasi.

Meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaganya tak lepas dari inovasi-inovasi yang terus dilakukan selama ini. Pada awal 2016, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri masih tiga terendah lembaga tinggi negara.

"Sekarang lumayan sudah masuk empat besar dengan langkah-langkah peningkatan kinerja. Mulai dengan menjaga konflik sosial agar tidak terjadi, penanganan terorisme, narkoba, dan kasus yang meresahkan masyarakat ditangani cepat," kata Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.,

Selain itu, ia menyebut Polri di bawah pimpinannya juga terus berbenah dengan menekan budaya-budaya negatif dan perilaku koruptif anggota. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Kepala Polri tentang pembelian barang mewah, Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta Peraturan Kepala Polri tentang bisnis anggota Polri.

"Ini dimaksudkan untuk menekan perilaku koruptif, di samping penegakan hukum, seperti saber pungli yang bukan untuk keluar tapi ke dalam (internal Polri). Hampir ratusan OTT (operasi tangkap tangan) dilakukan di internal Polri dalam menekan budaya pungutan liar," ujarnya.

Meski begitu, Tito menyatakan tidak berpuas diri dengan angka kepercayaan publik yang kini membaik. Ia berjanji melaksanakan perintah Presiden dengan menaikkan angka itu di atas 80 persen.

"Beliau (Presiden) menghendaki agar dilakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan kreatif. Kedekatan Polri dengan masyarakat harus lebih baik lagi, termasuk perilaku Kepolisian agar lebih empati kepada publik. Itu arahan penting beliau," kata Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., (ex/lm/rp).