Sisihkan Gaji Sebagai Polisi, Demi Redam Konflik Warga

Indopolice || BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN. Senin (23/10/2017), Demi untuk mendamaikan warga binaannya, Bhabinkamtibmas Sungai Lulut Polresta Banjarmasin, Brigadir Kepala Rahmadani rela menyisihkan sebagian gajinya selama tiga bulan ke depan.

Gaji yang disisihkannya itu untuk membayar tiga rit tanah uruk yang menjadi penyebab utama terjadinya konflik di SMPN 4 Sungai Tabuk Mereda.

Seolah tak ada hal luar biasa yang terjadi, Kamis (19/10) malam, Bripka Rahmadani dengan menaiki sepeda motornya kembali ke kantor untuk menjalankan tugas piket jaga. Jumat (20/10) pagi, barulah ia bisa pulang ke rumahnya di Kecamatan Gambut untuk berganti pakaian.

“Jadi mohon maaf kalau teleponnya tadi tak terangkat. Sehabis salat Jumat saya ketiduran,” ujarnya membuka percakapan lewat sambungan telepon. Padahal, Bripka Rahma baru saja melakukan hal luar biasa.

Kamis pagi ia dikabari wakil kepala sekolah. Jalan satu-satunya menuju SMPN 4 Sungai Tabuk diblokade warga dengan pagar seng dan batu bata. Hingga memaksa siswa dan siswi menggotong sepeda melewati blokade.

“Pagi-pagi saya ditelepon dan mendapat kabar seperti itu. Kaget sekaligus khawatir. Saya buru-buru berangkat ngantor untuk apel. Dari situ bareng lurah ke sekolah untuk memantau situasi,” kisahnya.

Sekolah yang baru diresmikan akhir 2016 itu berada di Jalan Martapura Lama kilometer 6,7, tepatnya di Blok K Kompleks Putra Gemilang Raya. Menyadari suasana pemukiman di sekitar sekolah sudah terasa tak nyaman, Bripka Rahma tak mau mengulur waktu.

Bersama Lurah Sungai Lulut Djamaluddin, wakil kepsek Padlillah dan Ketua RT setempat, diupayakan agar semua pihak yang berselisih bisa berunding pada hari itu juga. Karena masih banyak warga yang bekerja dan belum pulang ke rumah, sambil menunggu ia mengaso. “Syukur masih sempat istirahat,” imbuhnya.

Perundingan dimulai sore hari. Tuntutan warga, 20 rit tanah untuk menguruk jalan kompleks. Ditambah hibah kanopi dan peninggian halaman Musala Al Hijrah yang berdampingan dengan sekolah.

Semua itu tuntutan itu sebagai kompensasi atas kerusakan jalan pemukiman akibat lalu-lalang angkutan material proyek untuk pembangunan sekolah tersebut. Kepala sekolah memang pernah menjanjikan ganti rugi. Namun, karena janji itu terus menggantung, warga kecewa hingga akhirnya memblokade jalan sekolah.

“Negosiasi terus, dari 20 rit turun ke angka 10, delapan hingga empat rit,” tukas Bripka Rahma. Ternyata, sekolah pun hanya sanggup memberi satu rit batu split untuk peninggian halaman musala.

Merasa tak mungkin lagi menekan warga untuk menyepakati negosiasi yang lebih rendah, Bripka Rahma akhirnya merogoh kantongnya dan menyerahkan Rp450 ribu. Duit segitu cukup untuk membeli tanah satu rit. Diserahkan pada perwakilan warga sebagai cicilan kompensasi.

“Dua rit sisanya nanti saya cicil pada dua bulan gaji berikutnya. Satu rit lagi alhamdulillah ditanggung pak lurah,” jelasnya. Aksi Bripka Rahma ini pula yang meluluhkan hati warga. Seusai perundingan, semuanya ramai-ramai menuju sekolah untuk membongkar blokade.

Uang senilai Rp1,3 juta tentu tak sedikit. Namun, Bripka Rahma enggan membahasnya. Ia kelewat merendah, baginya uang segitu tak sepadan dibanding kedamaian masyarakat binaan. “Kada (tidak). Kan disisihkan dari gaji bulanan ulun (saya). Jadi tidak terasa berat. Ya, anggap saja ini amal jariyah untuk musala,” ungkapnya.

Lalu, siapa sebenarnya sosok polisi satu ini? Bripka Rahma lahir di Gambut pada 33 tahun silam. Ia memiliki seorang istri dan seorang putri. “Tapi mereka tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, karena istri bertugas sebagai bidan desa di sana,” tukasnya.

Ia bergabung dengan Polri tahun 2004. Dua tahun kemudian, ia ditempatkan di Sungai Lulut yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Banjar dan Banjarmasin. Lumayan jauh dari tempat tinggalnya di Gambut. “Karena sejak 2006 sudah bertugas di Sungai Lulut, saya dan masyarakat sudah saling kenal,” pungkasnya.

yang secara sukarela memotong uang gaji selama tiga bulan ke depan, demi ikut membantu mendamaikan warga binaannya. Dengan cara membantu membayar tiga rit tanah uruk sebagai kompensasi agar konflik di SMPN 4 Sungai Tabuk usai dan mereda.

Seolah tak ada hal luar biasa yang terjadi, Kamis (19/10) malam, Bripka Rahmadani dengan menaiki sepeda motornya kembali ke kantor untuk menjalankan tugas piket jaga. Jumat (20/10) pagi, barulah ia bisa pulang ke rumahnya di Kecamatan Gambut untuk berganti pakaian.

“Jadi mohon maaf kalau teleponnya tadi tak terangkat. Sehabis salat Jumat saya ketiduran,” ujarnya membuka percakapan, kemarin via sambungan telepon.

Padahal, Bripka Rahma baru saja melakukan hal luar biasa.  Kamis pagi ia dikabari wakil kepala sekolah. Jalan satu-satunya menuju SMPN 4 Sungai Tabuk diblokade warga dengan pagar seng dan batu bata. Hingga memaksa siswa dan siswi menggotong sepeda melewati blokade.

“Pagi-pagi saya ditelepon dan mendapat kabar seperti itu. Kaget sekaligus khawatir. Saya buru-buru berangkat ngantor untuk apel. Dari situ bareng lurah ke sekolah untuk memantau situasi,” kisahnya.

Sekolah yang baru diresmikan akhir 2016 itu berada di Jalan Martapura Lama kilometer 6,7, tepatnya di Blok K Kompleks Putra Gemilang Raya. Menyadari suasana pemukiman di sekitar sekolah sudah terasa tak nyaman, Bripka Rahma tak mau mengulur waktu.

Bersama Lurah Sungai Lulut Kota Banjarmasin Djamaluddin, wakil kepsek Padlillah dan Ketua RT setempat, diupayakan agar semua pihak yang berselisih bisa berunding pada hari itu juga. Karena masih banyak warga yang bekerja dan belum pulang ke rumah, sambil menunggu ia mengaso. 

“Syukur masih sempat istirahat,” imbuhnya.

Perundingan dimulai sore hari. Tuntutan warga, 20 rit tanah untuk menguruk jalan kompleks. Ditambah hibah kanopi dan peninggian halaman Musala Al Hijrah yang berdampingan dengan sekolah.

Semua itu tuntutan itu sebagai kompensasi atas kerusakan jalan pemukiman akibat lalu-lalang angkutan material proyek untuk pembangunan sekolah tersebut. Kepala sekolah memang pernah menjanjikan ganti rugi. Namun, karena janji itu terus menggantung, warga kecewa hingga akhirnya memblokade jalan sekolah.

“Negosiasi terus, dari 20 rit turun ke angka 10, delapan hingga empat rit,” tukas Bripka Rahma. Ternyata, sekolah pun hanya sanggup memberi satu rit batu split untuk peninggian halaman musala.

Merasa tak mungkin lagi menekan warga untuk menyepakati negosiasi yang lebih rendah, Bripka Rahma akhirnya merogoh kantongnya dan menyerahkan Rp450 ribu. Duit segitu cukup untuk membeli tanah satu rit. Diserahkan pada perwakilan warga sebagai cicilan kompensasi.

“Dua rit sisanya nanti saya cicil pada dua bulan gaji berikutnya. Satu rit lagi alhamdulillah ditanggung pak lurah,” jelasnya. Aksi Bripka Rahma ini pula yang meluluhkan hati warga. Seusai perundingan, semuanya ramai-ramai menuju sekolah untuk membongkar blokade.

Uang senilai Rp1,3 juta tentu tak sedikit. Namun, Bripka Rahma enggan membahasnya. Ia kelewat merendah, baginya uang segitu tak sepadan dibanding kedamaian masyarakat binaan. “Kada (tidak). Kan disisihkan dari gaji bulanan ulun (saya). Jadi tidak terasa berat. Ya, anggap saja ini amal jariyah untuk musala,” ungkapnya.

Lalu, siapa sebenarnya sosok polisi satu ini? Bripka Rahma lahir di Gambut pada 33 tahun silam. Ia memiliki seorang istri dan seorang putri. “Tapi mereka tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, karena istri bertugas sebagai bidan desa di sana,” tukasnya.

Ia bergabung dengan Polri tahun 2004. Dua tahun kemudian, ia ditempatkan di Sungai Lulut yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Banjar dan Banjarmasin. Lumayan jauh dari tempat tinggalnya di Gambut. “Karena sejak 2006 sudah bertugas di Sungai Lulut, saya dan masyarakat sudah saling kenal,” pungkasnya. (kr/ex/lm/rp)